Wawancara Dubes Malaysia, Zahrain Mohamed Hashim

Hubungan RI-Malaysia Sudah Seperti Suami-Istri

Dubes Malaysia Bicara Kebijakan Maritim Indonesia
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Indonesia dan Malaysia, dua negara bertetangga yang kerap disebut bersaudara dalam serumpun. Hubungan dua negara ini dalam beberapa dekade terakhir terus mengalami pasang surut akibat beragam isu, seperti sengketa perbatasan hingga berbagai kasus penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negeri jiran itu.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim, yang ditemui VIVAnews pada awal Desember lalu, mengatakan terjadinya ketegangan adalah hal yang biasa. Mantan anggota parlemen Malaysia itu menyebut, seperti halnya hubungan suami-istri, kakak-beradik, hubungan negara bersahabat pun bisa diwarnai pertengkaran.

Namun semua permasalahan disebutnya dapat diselesaikan, dengan cara duduk bersama. Termasuk dalam sengketa perbatasan, menyangkut kedaulatan negara yang pada tingkat tertentu dianggap sebagai harga mati.

Declan Rice: Rodri Salah Satu Pemain Terbaik di Dunia

Menurut ayah empat orang anak itu, masalah bisa diselesaikan selama ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik. Semua pihak bisa mendapatkan gambaran secara utuh, dan mencapai kesepakatan dalam membuat solusi.

Zahrain juga memberikan tanggapan dan pandangannya, terkait perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah Indonesia. Juga tentang nasib ratusan nelayan yang ditangkap otoritas keamanan Indonesia, yang diduga berasal dari Malaysia.

“Mereka bisa saja datang dari Malaysia, namun mereka belum tentu warga kami,” kata Zahrain, yang telah menjabat sebagai Dubes Malaysia untuk Indonesia sejak September 2013.

Otto Hasibuan Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar Sebuah Kemunduran

Berikut wawancara VIVAnews dengan Zahrain:

Pihak berwenang Indonesia mengatakan telah menangkap ratusan nelayan asal Malaysia dan Filipina. Bagaimana respon Anda?

Pertama, kami telah menyatakan sebelumnya, bahwa ratusan orang itu bukan warga Malaysia. Jika kata yang digunakan adalah “berasal dari Malaysia,” belum tentu mereka berasal dari sana.

Apa yang menjadi fakta dan kami ketahui, Indonesia juga mengakui hal ini, ratusan orang ini tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih seperti warga yang nomaden dan menjelajah lautan. Terminologi yang pas untuk menggambarkan mereka “bajak laut”.

Jadi apa yang kami sepakati bersama secara prinsip, yaitu kedua pihak perlu bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah ini. Hari ini, Pemerintah Indonesia telah menangkap dan mengidentifikasi 500 manusia perahu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, kami yakin, masih ada lagi selain yang telah ditangkap dan berkeliaran di laut.

Harus ada solusi dalam jangka pendek dan panjang untuk masalah ini, yaitu apa langkah Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi orang-orang ini. Saya pikir kedua pihak perlu duduk bersama di sebuah  meja bundar dan membahas isu tersebut. Pemerintah Indonesia juga bisa melibatkan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya.

Untuk solusi jangka pendek, saya pikir Indonesia harus menyelesaikan isu tersebut, karena mereka ditahan di perairan Indonesia dan kami tekankan sekali lagi, mereka bisa saja datang dari Malaysia, namun mereka belum tentu warga kami. Selain datang dari Malaysia, mereka juga bisa muncul dari area lainnya.

Namun, kami menyadari, mereka bermukim di Pulau Derawan, Kalimantan Timur dan sangat jauh dari perbatasan area Malaysia. Bagi saya, isu ini merupakan permasalahan yang harus dituntaskan oleh Indonesia, atau kami bersedia membantu di bidang-bidang tertentu yang memang bisa kami dukung. Ini pernyataan kami terkait isu penangkapan nelayan Malaysia. 

Jadi siapa pun yang menangkap mereka, maka itu menjadi masalah negara yang bersangkutan?

Saat ini memang Indonesia yang menangkap ratusan orang itu, sehingga mereka (Indonesia) perlu menyelesaikan permasalahan itu.

Apa yang bisa Malaysia bantu atau berikan bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini?

Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini merupakan isu baru. Kami tidak akan tinggal diam, lalu menuntaskannya.

MIND ID Pastikan Beri Manfaatan Bagi Daerah Wilayah Kerja, Begini Caranya

Jadi, bantuan apa pun yang bisa kami berikan, kami akan dukung itu. Tetapi, harus muncul ide atau solusi tertentu dari Pemerintah Indonesia, apa yang perlu dilakukan dan dibutuhkan. Dari situ, kami bisa bekerja bersama. Langkah pertama, harus duduk bersama lalu berpikir apa yang sebaiknya kedua pihak lakukan.

Apakah isu itu dibicarakan saat Anda bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi?

Tidak. Pertemuan saya dengan bu Retno adalah kunjungan kehormatan.

Ini merupakan kunjungan pertama saya kepada menlu baru, dan berdiskusi mengenai kemungkinan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kami juga mendiskusikan kemungkinan Presiden Joko Widodo berkunjung ke Malaysia. Jadi saya bukan dipanggil oleh Bu Retno, tetapi saya yang meminta untuk bertemu, dan menyampaikan salam dari pemerintah kami.

Bagaimana dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, tentang ratusan orang dari Malaysia, apakah Anda akan memprotesnya?

Tidak, karena dia telah menyampaikan pernyataan yang jelas pada kami, bahwa pernyataan beliau keliru diartikan. Sebenarnya tidak ada masalah. Itu, kan, hanya persepsi bahwa ratusan orang tersebut datang dari Malaysia. Tetapi, datang dari Malaysia bukan berarti mereka warga Malaysia, kan?

Pernyataan Beliau diambil di luar konteks, jadi saya hanya ingin mengingatkan, khususnya media asing dalam menulis berita semacam ini.

Apakah ratusan orang yang ditangkap Indonesia pernah masuk ke wilayah Malaysia?

Saya pikir mereka menjelajahi lautan, dan beberapa kali (masuk) tidak terdeteksi. Namun, bukan berarti mereka nelayan, karena mereka turut membawa perempuan dan anak-anak untuk tinggal di perahu. Lagipula perahunya bukan kapal besar, melainkan perahu kecil. Mereka tinggal sehari-hari di laut.

Jadi, saya tidak bisa menepis kemungkinan, bahwa mereka pernah menjejakkan kaki ke Malaysia, karena mereka memang menjelajah ke semua wilayah. Salah satu kota yang kami ketahui sering dikunjungi mereka, adalah Samporna, untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, untuk membeli beras dan sayuran.

Dubes Malaysia Bicara Kebijakan Maritim Indonesia

Apakah otoritas keamanan Malaysia pernah menangkap mereka karena melanggar wilayah?

Saya belum pernah mendengar. Mereka terus bergerak ke mana pun. Saya rasa mereka ditahan (oleh Indonesia), karena kini Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang lebih ketat, khususnya dalam pengelolaan isu kelautan. Karena Pemerintah Indonesia menunjukkan posisi yang tegas, makanya mereka menangkap ratusan orang itu.

Jika Malaysia yang menahan mereka, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Anda?

Penggunaan kata “jika” terlalu spekulatif, saya tidak bisa berspekulasi. Ini merupakan pertanyaan yang spekulatif. Kami belum mendengar pernah menangkap mereka.

Tapi, saat itu, kami tidak melihat hal tersebut sebagai masalah. Namun karena sekarang masalahnya ada, kami perlu supaya Indonesia menyelesaikannya. Sebagai negara yang bertetangga, kami bisa bekerja sama untuk menuntaskan itu tersebut.

Ini sebenarnya bukan masalah besar dan perlu dituntaskan, namun dengan mengajak para ahli untuk duduk bersama. Pemerintah Indonesia juga bisa mengundang badan PBB untuk penanganan pengungsi, UNHCR, karena mereka turut menangani isu tersebut.

Jika Indonesia mengundang UNHCR, maka kami akan mendengarkan, dan mencari jalan keluar bersama.

Hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia adalah hubungan yang baik dan penting. Lebih besar dari isu ini karena kedua negara memiliki kepentingan yang lebih besar, dibandingkan isu manusia perahu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kami memiliki banyak investasi di Indonesia, industri pariwisata yang besar, hubungan yang baik di antara pejabat kedua pemerintahan.

Anda telah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Apakah dijelaskan kepada Anda kebijakan penenggelaman kapal?

Pada pertemuan tersebut, kami tidak membahas mengenai kebijakan penenggelaman kapal, tetapi lebih kepada bagaimana menjaga wilayah laut masing-masing. Karena Menteri Susi menyadari, hasil laut Indonesia banyak dicuri oleh pihak asing dan telah merugikan Indonesia.

Jadi muncul satu kebijakan yang dia gagas, dan mengundang enam negara lain. Namun, MoU ini kan tidak bisa dirancang hanya dalam waktu semalam. Tetap perlu duduk bersama untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi, menurut kami, permasalahan ini perlu dibicarakan lebih lanjut.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan oleh Pemerintah RI ditanggapi negatif oleh media massa di Malaysia . Apa pendapat Anda?

Seperti suami dan istri yang kerap bertengkar, begitu pula hubungan Indonesia-Malaysia. Itu biasa terjadi dalam hubungan dekat, atau negara yang telah dianggap sahabat. Tentu, dengan adanya kejadian ini, media massa dari kedua negara menjadi kecewa, tapi semua permasalahan bisa diselesaikan dengan saling berbicara, dan duduk bersama.

Paling penting, semua pihak bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Saya yakin semua isu ini akan berlalu dan bisa dihadapi, karena kedua negara masih memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan baik ini. Seperti disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, permasalahan terkadang hanya pada faktor perbedaan bahasa.

Menurut saya melalui kebijakan ini, Pak Jokowi ingin bertindak tegas. Jadi melalui penenggelaman ini, Beliau ingin menyampaikan jangan main-main dengan kami, bahwa Indonesia menganggap masalah ini dengan serius. Ini merupakan sebuah hukum, dan negara Anda ingin memberlakukan kedaulatannya, maka kami menghormatinya.

Respons kami terhadap ketegasan Pemerintah Indonesia, kami akan imbau nelayan kami agar mereka tidak melintasi atau melanggar wilayah laut Indonesia, karena sekarang Indonesia memberlakukan kebijakan yang tegas.

Sebelumnya Pemerintah Malaysia tidak menghimbau itu pada nelayan?

Kami telah menginformasikan hal itu pada nelayan kami, dalam setahun terakhir. Kedua negara juga memiliki nota kesepahaman. Jika ada nelayan tradisional dari kedua negara, yang secara tidak sengaja melintasi wilayah laut masing-masing, maka yang dilakukan adalah mengusir mereka.

Karena jenis nelayan seperti ini, mereka tidak menggunakan GPS sebagai pemandu arah. Mereka mengandalkan bintang sebagai penunjuk arah, sehingga mudah sekali bagi mereka untuk melintasi batas wilayah laut negara lain. Jadi, yang bisa dilakukan adalah mengusir mereka.

Memang pada dasarnya, telah ada kesepakatan di antara kedua negara. Seperti saya katakan sebelumnya, pemerintahan baru Indonesia ingin memberlakukan hukum lebih tegas, maka kami tidak mempermasalahkan. Bahkan menghormatinya dan menyambut baik kebijakan itu.

Dubes Malaysia Bicara Kebijakan Maritim Indonesia

MoU yang Anda diskusikan bersama Menteri Susi, apakah menyangkut kuota penangkapan ikan?

Menurut saya MoU itu terlalu cepat untuk ditandatangani. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut, dan menurut saya terlalu dini untuk segera ditandatangani. Perlu ada keberlanjutan di wilayah laut kedua negara. Kesepakatan ini juga penting bagi Malaysia, karena banyak orang yang datang dan ingin mencuri ikan kami.

Tapi kan, permasalahannya ikan itu tidak bisa dibedakan apakah berasal dari Malaysia atau Indonesia. Ini merupakan isu baru dan akan dihadapi bersama. 

Bagaimana pandangan pemerintah Malaysia tentang visi poros maritim Presiden Joko Widodo?

Saya pikir itu kebijakan yang bagus, karena wilayah kalian kan sebagian besar dikelilingi perairan. Daratan luasnya lebih kecil dibandingkan wilayah laut. Kebijakan itu saya anggap tepat. Kami menyambut baik jika Indonesia bisa menjadi negara maritim yang kuat, karena kemajuan Indonesia akan turut dirasakan oleh Malaysia.

Tidak mungkin ada satu negara yang tumbuh, tanpa dukungan dari negara lainnya. Kami ingin melihat Indonesia tumbuh, karena sama-sama negara anggota ASEAN.

Jadi, saya pikir itu bukan masalah lah. Paling penting adalah kebutuhan kedua negara untuk saling bekerja sama.

Jika Indonesia menjadi negara yang kuat, maka hal itu juga akan berdampak ke Malaysia. Kami juga memiliki aturan maritim dan kebijakan maritime sendiri. Aturan tersebut telah diimplementasikan sejak lama. Saya pikir sudah waktunya Indonesia menyadari betapa penting memiliki kebijakan di bidang maritim.

Apa kerjasama yang bisa dilakukan Indonesia-Malaysia dengan visi poros maritim itu?

Saya tidak tahu dengan pasti apa saja areanya. Hal itu perlu didiskusikan, yang saya bisa lihat yakni di bidang militer atau bisnis. Militer dari kedua negara masih berkomunikasi baik. Saya turut menghadiri sebuah pertemuan yang melibatkan militer kedua negara. Saya tidak ingat laporan detailnya, namun yang saya tahu, kedua militer masih berkomunikasi dan bekerja sama.

Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan PM Malaysia. Keduanya sepakat menuntaskan isu perbatasan, bagaimana langkah selanjutnya?

Pertemuan di antara mereka sangat baik. Jokowi selalu menyebut kata-kata “serumpun”, ingin melanjutkan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin. Itu kan merupakan pertemuan pertama. Mungkin mereka juga bertemu di sela KTT APEC yang berlangsung di Beijing di awal November. Saya pikir hubungan kedua negara kian membaik.

Tentu keinginan politik untuk menyelesaikan maslah ini. Kami telah menggelar begitu banyak pertemuan. Isu perbatasan merupakan masalah yang sensitif. Namun, satu hal yang pasti, kami ingin menuntaskan masalah ini dengan duduk bersama dan dialog. Kami tetap berpegangan terhadap aturan internasional yang berlaku untuk menuntaskan masalah sengketa perbatasan.

Kedua negara harus mulai membicarakan masalah ini secara serius, dan kami berharap di bawah pemerintahan Jokowi, semua isu sengketa ini bisa diselesaikan.

Isu ini saya rasa juga dibahas oleh Jokowi, dan PM Najib dalam pertemuan bilateral keduanya. Keduanya memberikan respon positif untuk merespon isu tersebut. Masih ada tiga atau empat area yang tengah disengketakan.

Area paling besar yang kini tengah disengketakan adalah Lautan Sulawesi yang disebut oleh Indonesia adalah Ambalat. Permasalahan utamanya adalah masalah teknis, batas wilayah negara Anda dengan kami. Jika kita menggambar peta, masing-masing negara membuat versinya. Jadi, dibutuhkan niat politik untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya.

Tidak ada negara yang ingin kehilangan wilayahnya. Jadi apa solusi nyata yang dapat dicapai?

Kita bisa duduk bersama dan memecahkan permasalahan ini. Kami sudah siap berdialog dan tinggal menunggu respon dari Pemerintah Indonesia. Dalam situasi seperti ini, harus ada “take and give.” Jika tidak, maka tidak akan ada solusi. Dengan cara begitu, maka bisa dicapai solusi. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya