Program e-KTP Harus Dibersihkan Dulu dari "Ulat-ulat"

Jadi begini, apapun alasannya e-KTP ini harus jalan, kita memberikan pelayanan pembuatan e KTP selama ini kepada masyarakat hampir 5 ribu perhari secara terus menerus selama ini. Karena menyangkut identitas warga negara yang berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya, berhubungan dengan kepolisian, kelurahan, imigrasi dan sebagainya. Tapi, ibarat buah yang bagus, e-KTP ini harus dibelah dulu, karena ternyata ada ulat-ulat yang harus dibersihkan terlebih dahulu.

Sistem keamanan e-KTP kita ini sebetulnya bermasalah. Karena kalau kita mau jujur bahwa proses awal (proyek eKTP) itu kan ada keterlibatan pihak ketiga atau asing, server kita justru di luar negeri. Kemudian kami dapat membuktikan bahwa ternyata e-KTP ini bisa dicetak oleh oknum tertentu di luar sana yang berhologram persis dengan e-KTP yang kita sebar, bahkan pernah di cetak di Paris.

Itu memang terbukti saat audit 2011-2012 lalu. Fakta bahwa pada tahun itu eKTP dikerjakan secara remot oleh perusahaan asing, nah ini harus diperbaiki. karena bagi kami database dalam eKTP itu merupakan rahasia negara yang harus dijaga, jangan sampai terjual atau terdeteksi oleh pihak ketiga. Kemudian terkait eKTP yang bisa dicetak di luar saya punya contohnya, itu asli palsu dan sudah saya serahkan kepada  Menkopolhukam.

Evaluasi dan strategi sistem e KTP ini menjadi prinsip bagi kami. Saya sendiri sudah meminta dihentikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat, sistem terpadunya ini harus dicek secara betul. Evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas ekTP yang sudah dihimpun itu benar atau tidak? Karena selama ini sudah terlanjur terakses ke berbagai pihak seperti yang saya sebutkan tadi.

Secara teknis, gambaran saya sejauh ini jelas, untuk memastikan tingkat validitas data tetap menggunakan sidik jari sebagai kunci utama identifikasi dan retina mata sebagai pelengkap identifikasi biometrik yang sudah teruji dalam skala yang sangat besar, karena mencakup hampir 180 juta lebih jiwa yang berhak memiliki eKTP ini.

Secara umum, penting untuk menyempurnakan aplikasi dari database dengan perbaikan alur proses, penyempurnaan pembangunan sistem lampit lahir, baru terpusat secara nasional, kalau ini bisa optimal kan bagus, kemudian peningkatan sistem keamanan aplikasi, nah itu terpenting.

Ya kan saya baru masuk 2 minggu ini. Terlepas dari itu, saya berusaha berpikir positif bahwa teman-teman di kementerian (Kemendagri) sudah berusaha untuk berkonsolidasi terus. Mudah-mudahan temuan-temuan dari  2012-2014 ini bisa terkonsolidasi dengan baik, sehingga memberikan jamiann keamanan rahasi negara.

Soal hukum terserah penegak hukum, kami tidak ikut campur. Saya sudah sampaiakn kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), silahkan masalah hukum diproses, soal evaluasi sistem dan internal kami biar saya selesaikan di Kementerian, agar program ini lebih matang. 

Jadi, saya tidak mau intervensi masalah hukumnya, silahkan KPK bergerak. Seperti misalnya ada penggerebekan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kalibata Jakarta Selatan tempo hari, ya saya tidak ikut campur silahkan penegak hukum bergerak.

Ya itu ada juga masalah kolom agama, banyak masyarakat tidak bisa memiliki KTP karena tidak mengisi kolom agama, sedangkan tidak sediikit yang beragama di luar yang resmi diakui negara.  Nah ini masalah juga. Jangan karena tidak isi kolom agama kemudian tidak pnya KTP, jadi tidak bisa mengurus apa-apa, mau ke rumah sakit susah, buat SIM juga tidak bisa. Padahal, mereka warga negara yang sah. Kalau meninggal misalnya mau dikuburkn dimana?. 

Jadi pemikiran kami sejauh ini, sepanjang agamanya tidak menggangu akidah agama yang lain kan tidak masalah, dan tetap bisa memiliki KTP tanpa mengisi kolom agama. Karena mereka juga punya hak yang sama di negara ini.

Saya juga masih akan mengumpulkan para tokoh agama, meminta masukan dan sebagainya, Semenatara ini baru baru ada fatwa ajelis Ulama Indonesia bahwa kalau ada warga yang emmeluk agama di luar yang diakui negara dikosongkan (kolom agama) tida apa-apa, yang penting intinya warga harus punya identitas atau KTP.