"Tolak Hasil Pilpres, Jangan Pakai Cara Tak Bermartabat"
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum masih melakukan proses penghitungan dan rekapitulasi suara terkait pemilihan presiden yang telah digelar pada 9 Juli 2014. KPU akan merilis hasil resminya 22 Juli 2014.
Sejumlah dugaan laporan kecurangan terkait pemilihan presiden bermunculan. Adalah Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi proses pemilu dari awal sampai akhir mencegah terjadinya penyimpangan.
Ketua Bawaslu, Muhammad, membenarkan banyaknya laporan dugaan kecurangan sejak hari H pencoblosan. Muhammad mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti laporan itu.
Dia mengakui banyak belajar dari pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif pada April lalu. Usai pileg, banyak pihak yang melaporkan adanya indikasi kecurangan.
Muhammad mengungkapkan berbagai kecurangan dan langkah-langkah Bawaslu menindaklanjutinya. Berikut wawancara VIVAnews dengan Muhammad, 12 Juli 2014 di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshidiqie:
Bagaimana perkembangan laporan kecurangan terkait penyelenggaraan pilpres?
Tadi malam, kita melakukan koordinasi dengan Bawaslu seluruh Indonesia melalui video conference, ada beberapa laporan-laporan yang masuk misalnya di DKI (Jakarta) dan menurut Bawaslu agak serius yaitu ada pemilih yang di luar domisili itu tanpa A5. Kita tahu dalam aturan PKPU, pemilih di luar domisili diperkenankan memilih kalau mendapatkan form A5, form pindah pemilih. Nah ini ada sejumlah pemilih tanpa A5 diberikan surat suara dan itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan.
Kita juga melihat ada laporan dari salah satu tim sukses yang mendapatkan indikasi ada dugaan perubahan rekap (rekapitulasi) di tingkat desa yang sementara ini berlangsung dan besok di Kecamatan. Tapi Bawaslu mesti memastikan di titik mana, dengan dokumen apa, lalu kemudian kita cross check dengan dokumen yang dimiliki KPU. Badan Pengawas Pemilu diberi kewenangan meminta KPU untuk mengecek keakuratan dari dokumen yang dilaporkan tersebut, jadi kita akan lihat nanti.
Soal pemilih di luar domisili dan memilih tanpa form A5, di mana saja laporannya?
Di DKI (Jakarta), kemudian di daerah Maluku Utara juga ada, ada memang sedikit potensi masalah karena dia sudah nyoblos, masalahnya tanpa A5. Jadi setiap orang yang pindah memilih harus berbekal form A5 disertai KTP, nah ada yang diluar domisili itu tanpa A5 diberi surat suara.
Ada berapa banyak?
Lumayan banyak
Angkanya sampai seratus ribuan?
Nggak, nggak sampai, ada beberapa provinsi saja. Nah kita lagi mau menyikapi itu seperti apa surat suara itu. Apa kita anggap sebagai suara sah atau bagaimana atau sebaliknya dinyatakan tidak sah karena prosedurnya tidak benar.
Apa saja bentuk dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu?
Sejak mulai hari H itu sudah beberapa. Ada yang sifatnya penyelesaian sesuai dengan tempat kejadian, misalnya, petugas KPPS tidak memasang DPT, daftar calon, itu selesai, karena kita langsung ingatkan. Ada juga terkait daftar pemilih yang tidak akurat, itu juga sudah kita perbaiki. Terkait laporan penghitungan ini sementara kita pastikan, dan proses ini sedang berlangsung.
Mengenai keterlambatan pengunggahan C1 ke website KPU, bagaimana tanggapan Anda?
Sepanjang itu tidak melewati ketentuan yang diatur oleh KPU, saya kira nggak masalah. Yang penting ini upload C1 kan data pembanding, yang menjadi rujukan kan data manual yang dikirim secara berjenjang. Jadi KPU memberikan kesempatan masyarakat untuk melihat di website KPU sebagai data pembanding, tapi data patokannya adalah data manual.
Langkah-langkah Bawaslu dalam menindaklanjuti sejumlah laporan, mengingat waktu pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU sebentar lagi?
Kita sudah bersepakat dengan KPU menurunkan tim dari pusat secara berjenjang di level sampai tingkat bawah di desa. Jadi ada komisioner KPU-Bawaslu yang melihat proses rekap sampai tingkat desa berjenjang sampai ke atas. Kemudian juga prinsip penyelesaian dugaan pelanggaran, kalau pelanggaran itu terjadi di TPS, maka pengawas pemilu dan PPS-nya itu harus bisa menyelesaikan itu, tidak boleh kemudian tidak menyelesaikan dan menyerahkan ke tingkat atas, jadi supaya tidak ada masalah saat naik ke tingkat pusat.
Jadi harapannya 22 Juli 2014 tidak ada lagi laporan?
Tanggal 22 Juli 2014 sudah tidak ada masalah, makanya kita kawal. Kalau di pileg kemarin karena kita tidak terlalu ketat mengawal proses karena mengandalkan struktur yang ada, akhirnya ada persoalan di desa harus selesai di Jakarta. Harusnya kan tidak seperti itu, harusnya dia selesai di mana tingkatan pelanggaran itu terjadi
Pernah mendapat intervensi dalam melakukan pengawasan atau menindaklanjuti laporan?
Alhamdulillah saya kira enggak ada
Terkait pernyataan Burhanuddin Muhtadi yang merasa hasil survei lembaganya adalah benar, dan kalau hasil dari KPU berbeda maka dia menilai KPU yang salah, bagaimana?
Badan Pengawas Pemilu sangat menyayangkan dan lagi memikirkan cara untuk bagaimana mengingatkan semua lembaga survei untuk tidak mendahului keputusan KPU. Sebagai institusi yang dipercaya KPU dan tentu Bawaslu mengawasi, itu kita mengikuti tahapan dan insya Allah kita sudah berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan jujur dan adil. Mohon tidak ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak, atau ingin mengklaim yang paling benar, berikanlah kesempatan, berikanlah kepercayaan itu kepada KPU dan Bawaslu.
Skenario paling buruk, kalau ada calon presiden yang tidak terima hasil pilpres, bagaimana antisipasinya?
Makanya Bawaslu mengajak mengawasi bersama prosesnya, pada tanggal 22 Juli 2014 diumumkan KPU mudah-mudahan semua bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, tolong dengan cara-cara konstitusional, melalui Mahkamah Konstitusi, jangan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. (ren)
Viral Seorang Remaja Jalan Puluhan Ribu Langkah demi Datang ke Masjid untuk Hal Ini
Belum lama ini viral mengenai seorang remaja berusia 14 tahun dari Amerika Serikat yang berjalan selama 3 jam dan menempuh 35.000 langkah menuju masjid untuk hal ini
