WAWANCARA KHUSUS

Anas Urbaningrum

"Saya Dengar Peserta Konvensi Dijanjikan Kursi Menteri"

Anas juga berpesan untuk Demokrat: PPI bukan bahaya laten Demokrat.

ddd
Senin, 23 September 2013, 00:35
Anas Urbaningrum mendeklarasikan ormas PPI.
Anas Urbaningrum mendeklarasikan ormas PPI. (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews –Anas Urbaningrum terus berkomunikasi dengan kedua karibnya yang baru dicopot Demokrat dari jabatan mereka –Gede Pasek Suardika, dan Saan Mustofa. Jabatan Saan dan Pasek dipreteli karena mereka hadir dalam deklarasi organisasi massa Perhimpunan Pergerakan Indonesia di kediaman Anas. Pasek bahkan ikut membidani berdirinya PPI dan bakal menjadi Sekjen ormas itu.

Sejak Anas menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat, Pasek dan Saan dikenal sebagai loyalis Anas. Setelah Anas berhenti dari Demokrat pun hubungan mereka terjaga baik.

Berikut wawancara jurnalis VIVAnews Anggi Kusumadewi dan Syahrul Ansyari dengan Anas Urbaningrum, Jumat 20 September 2013, seputar “pelucutan” loyalisnya di Demokrat, arah PPI di masa depan, kelanjutan karir politiknya, kasus hukum yang menjerat dia, dan pendapatnya soal konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Demokrat menggeser sahabat-sahabat Anda dari posisi strategis di partai itu. Apa tanggapan Anda?


Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Saan dan Pak Pasek. Dari komunikasi itu, mereka berdua tak keberatan digeser atau dicopot dari posisi mereka. Mereka sadar jabatan itu amanah, dan amanah itu biasa diberikan secara bergantian. Pak Saan dan Pak Pasek tak kaget diganti.

Saya yakin faktor pemicu pergantian keduanya adalah kehadiran mereka di PPI. Tapi menurut versi saya, proses pencopotan itu agak kurang manis. Rotasi atau menggeser kader dari satu tempat ke tempat lain itu biasa. Tapi, meminjam istilah teman saya di kampung, prosesnya itu katrok.

Mereka yang hadir di Pergerakan (PPI) dianggap tidak disiplin dan membelot. Saya baca, istilahnya Pak Syarif itu tidak loyal. Tapi menurut saya, keduanya (Saan dan Pasek) tidak menggambarkan istilah itu. Saya tahu Pak Pasek dan Pak Saan itu loyal kepada partai, loyal kepada tugas. Mereka punya kecakapan dan berprestasi. Jikapun diganti, mereka punya satu keinginan: diganti oleh kader yang lebih baik. Itu harapan yang wajar.

Apakah menurut Anda pengganti mereka tidak sepadan?

Saya tidak akan menilai pengganti mereka. Biarlah masyarakat dan politisi-politisi DPR yang menilai apakah penggantinya sepadan atau lebih baik dari mereka.

(Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul untuk menggantikan Pasek sebagai Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR. Ruhut sebelumnya anggota Komisi III. Sementara posisi Saan sebagai Sekretaris Fraksi digantikan oleh Teuku Riefky Harsya yang juga duduk di Komisi VII DPR).

Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Demokrat melarang anggotanya masuk PPI karena Anda kerap melontarkan kata-kata yang menyinggung Demokrat. Jika kader Demokrat masuk PPI, dikhawatirkan mereka terkesan ikut memojokkan partai mereka sendiri. Apa tanggapan Anda?

Saya ingat persis, kata-kata yang saya sampaikan tidak ada yang memojokkan Demokrat. Contohnya apa coba? Apa yang sering saya sampaikan adalah pemikiran tentang budaya demokrasi, dan itu tidak ditujukan untuk menyerang Demokrat. Tetapi kalau ada orang per orang yang mungkin merasa tersentil, itu kan konsekuensi dari sebuah wacana atau pemikiran, gagasan membangun demokrasi yang sehat.

Atau apakah mungkin yang disebut menyentil itu penilaian saya tentang konvensi? Saya ingat betul Pak SBY selalu mengajarkan kepada kader Partai Demokrat untuk percaya dengan survei-survei yang kredibel, karena itu berguna untuk memotret suatu realitas. Nah dari hasil berbagai survei kredibel sekarang ini, yang menonjol angka elektabilitasnya memang bukan kesebelasan (11 tokoh) yang ikut konvensi Demokrat.

Apa yang saya sampaikan itu sebelumnya sudah dirilis, disampaikan, dan dibahas oleh banyak pemerhati dan pengamat politik. Saya hanya mengulangi. Jadi mestinya tidak dianggap menyentil karena itu sudah menjadi pengetahuan umum. Itu kata survei-survei, yang seharusnya dilihat sebagai energi untuk memotivasi. Lagipula “cuaca politik” bisa saja berfluktuasi.

Bagaimana pendapat Anda sendiri soal konvensi capres Demokrat?

Kesebelasan (peserta konvensi) semua bermutu dan hebat. Tapi peserta konvensi yang mudah diterima publik sebagai cawapres 2014 itu Pak Dahlan Iskan. Kalau Anies Baswedan dan Ali Masykur Musa cocoknya nanti Pemilu 2019. Pak Marzuki Alie cocok jadi Menteri BUMN, Pak Irman Gusman jadi Menteri Perdagangan, Pramono Edhie Wibowo cocok jadi Menteri Pertahanan, Dino Patti Djalal lebih pas jadi Menteri Luar Negeri, dan lain-lain.

Saya dengar beberapa peserta konvensi memang dijanjikan akan dijadikan menteri kabinet mendatang.

(Ucapan Anas ini dibantah oleh Sekretaris Komite Konvensi Suaidi Marasabessy yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat. Menurutnya, 11 kandidat calon presiden Partai Demokrat tak mungkin dijanjikan kursi menteri karena itu justru akan menurunkan harapan mereka.

“Satu-satunya janji adalah mereka menjadi calon presiden, bukan pula calon wakil presiden, karena konvensi yang kami gelar adalah konvensi calon presiden, bukan konvensi calon wakil presiden atau calon menteri,” kata Suaidi kepada
VIVAnews.

Jikapun para bakal capres Demokrat itu nantinya terpakai di kabinet 2014, maka itu ditentukan oleh presiden terpilih nanti, bukan dalam komitmen pelaksanaan konvensi. Suaidi menegaskan, Demokrat tidak menjanjikan ikatan dinas apapun kepada 11 peserta konvensi seandainya mereka tidak terpilih menjadi capres).


Anda bilang PPI berdiri bukan lewat penetapan atau konvensi, tapi atas kesepakatan bersama. PPI juga Anda sebut bukan organisasi milik keluarga. Apa itu juga bukan seolah menyindir Demokrat?

Itu penegasan atas posisi dan sikap kultural PPI dalam berorganisasi ke depannya, bukan menyentil Demokrat. Meskipun PPI ini ibaratnya warung pecel lele di pinggir jalan atau toko kelontong, tapi dari awal dibangun dengan kesadaran sahamnya milik bersama. Jadi PPI itu bukan properti pribadi Anas, bukan properti keluarga Anas, bukan properti kelompok atau golongan Anas. PPI tak menganut budaya oligarki atau familikrasi.

Jika itu menyinggung, saya sebagai bekas Ketua Umum Demokrat tahu persis manifesto Demokrat. Demokrat itu digagas sebagai partai modern yang lahir dengan semangat reformasi, partai yang ditata agar punya kontribusi bagi demokratisasi, dan partai yang mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.

Jadi kalau ada pikiran saya yang dinilai menggelitik Demokrat, itu hanya wacana tentang budaya demokrasi yang justru dibutuhkan oleh Partai Demokrat yang khitah pendiriannya adalah untuk menjadi kekuatan demokrasi dan diharapkan terdepan dalam mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.

Soal PPI, sejauh mana struktur organisasinya telah terbentuk? Apakah sudah ada pengurus dan cabang-cabangnya di daerah?

Pengurus PPI sudah ada. Tapi kami belum akan merilisnya dalam waktu dekat. Pengurus di daerah-daerah juga sudah ada dan sudah siap. Tinggal peresmian-peresmiannya menyusul. Prinsip kami tidak buru-buru, tapi tidak berlambat-lambat. Alamiah saja. Ini kan semacam warung kopi atau warung pecel lele. Kecil-kecilan, bukan perusahaan multinasional. Mengalir, santai, tapi penuh komitmen dan serius.

(Saat VIVAnews bertandang ke kediaman Anas di Duren Sawit Jakarta Timur, tumpukan baju seragam PPI dalam kardus dan tas-tas hitam tampak tergeletak di sudut ruang tamunya. Spanduk “Perhimpunan Pergerakan Indonesia” pun terpampang di pendopo rumahnya, tak diturunkan sejak acara deklarasi digelar Minggu lalu, 15 September 2013.)

Apakah banyak kader Demokrat daerah yang sudah atau akan bergabung dengan PPI?

PPI kan terbuka bagi siapa saja, tidak melihat latar belakang partai, kelompok, dan golongan. Prinsip PPI inklusif bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ruang baru untuk berpikir, berdiskusi, berdebat, sekaligus untuk bisa duduk, tertawa bersama, dan bercengkerama lepas. Sesederhana itu.

Artinya keanggotaan PPI ini lintas partai. Kalau berdasarkan perkiraan, berapa persen kader Partai Demokrat yang bergabung dari total anggota PPI?

Saya ingin tegaskan pergerakan ini jauh dari niat untuk mengganggu Partai Demokrat. Kalau pergerakan ini dimaksudkan untuk mengganggu, menggembosi, atau menjadi ancaman bagi Partai Demokrat, maka PPI sudah mengalami degradasi. Kami tidak ingin mengalami degradasi. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu menganggap PPI sebagai bahaya laten Demokrat. Kalau ada yang menggap PPI ini bahaya laten Demokrat, saya usul kacamata paranoidnya itu diganti. Beli kacamata baru yang demokratik.

Apapun, Demokrat Daerah sudah mulai mengimbau kadernya untuk tak bergabung dengan PPI. Bisa jadi anggota Demokrat pun jadi khawatir bakal senasib dengan Pak Pasek dan Pak Saan bila masuk PPI. Apakah PPI jadi merasa rugi atas sikap keras Demokrat itu?

Berani dan takut itu pilihan, juga sikap budaya. Silakan dipilih. Bagi yang berani ikut dengan PPI, itu bagus. Bagi yang belum berani, ya tidak perlu ikut. Berani itu tidak bisa dipaksa. Takut juga tidak bisa disuntikkan. Orang yang berani, sekalipun disuntik virus takut ya tidak mempan. Dia tetap berani.

Anda membentuk PPI di tengah kasus hukum yang membelit, yang prosesnya belum rampung. Apa untungnya buat Anda membentuk ormas sementara Anda bisa kapanpun ditahan? Jika Anda sampai ditahan, maka bagaimana nasib PPI?

Anas dan kawan-kawan itu dari kecil dilatih dan terlatih untuk tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, tidak apatis, tidak menjauh dari perkembangan realitas sosial. Oleh karena itu kalau sekarang PPI terbentuk, itu hal biasa. Apalagi PPI ini bukan Anas dan Anas bukan PPI. Anas itu hanya sekrup kecil dalam PPI. PPI itu ide bersama, semangat bersama, komitmen bersama, tanggung jawab bersama, dan karena itu akan dikelola bersama.

Saya dari awal justru menegaskan: begitu PPI lahir, ada atau tidak ada Anas harus tetap jalan karena PPI bukan properti pribadi Anas dan bukan properti keluarga Anas. PPI itu himpunan dari kekuatan-kekuatan dan komitmen pergerakan untuk mencintai Indonesia dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi ada Anas atau tidak ada Anas, PPI tetap ada. Anas dalam kondisi lapang atau Anas dalam kondisi sempit, PPI tetap jalan. Itu sejak awal sudah jadi komitmen ketika kami membicarakan pembentukan PPI.

Bagaimanapun PPI sudah terlanjur identik dengan Anas karena Anda sendiri yang mendeklarasikannya. Pengamat politik bilang PPI ini strategi Anda untuk kembali ke dunia politik?

Diberi tafsir politik apapun boleh. Diberi tafsir paling spekulatif pun tidak dilarang. Tapi menurut saya, berdirinya PPI ini peristiwa budaya, bukan peristiwa politik, karena PPI tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi politik.

Benar-benar tak akan menjadi partai politik di masa depan? Dulu Nasdem juga bilang begitu, tapi sekarang jadi parpol?

Tidak. PPI akan dijaga menjadi organ budaya dan organ sosial dalam kemajemukan Indonesia. PPI tidak akan berubah menjadi partai. Kalau Anas suatu hari nanti ingin aktif lagi di partai, maka pilihannya bikin partai lain – bukan PPI, atau ikut partai lain – partai yang sudah ada.

Siapa saja yang membidani kelahiran PPI selain Anda dan Pak Pasek?

Pendiri PPI sebetulnya banyak, tapi supaya praktis 15 orang. Suatu hari nanti nama-nama pendiri dan pengurus PPI akan dirilis. Tapi sekarang belum prioritas untuk merilis itu. Jikan pendiri PPI 15 orang, maka pengurusnya tentu banyak. Kan banyak kawan.

Kapan mau dirilis struktur kepengurusannya? Jangan-jangan gertak sambal saja?

Tunggu hasil salat istikharah nanti. Pokoknya saya tidak mungkin mengganggu Partai Demokrat karena saya bekas ketua umumnya. Tidak mungkin bagi saya ada kamus benci kepada Partai Demokrat. Kalau ada sesuatu yang kurang cocok dari Anas soal Demokrat misalnya, paling jauh itu adalah pemikiran tentang pengelolaan partai yang kurang cocok dengan semangat demokrasi.

Ada target kapan Anda akan kembali ke dunia politik?

Saya masuk politik praktis kan kesasar saja. Dulu saya bercita-cita menjadi dosen di kampus saya, FISIP Unair (Universitas Airlangga). Saya sungguh-sungguh belajar sambil berorganisasi dan kemudian menjadi lulusan terbaik. Saya lalu daftar dua kali jadi dosen di situ, tapi tidak diterima. Selanjutnya pengalaman-pengalaman dan pergaulan membuat saya tersasar masuk dunia politik, masuk partai. Tapi nyasar itu saya maknai positif sebagai episode untuk belajar politik praktis.

Kalau saya sekarang tidak lagi berpartai, itu bukan hal yang aneh dan menyiksa. Itu kembali ke kondisi normal. Apakah nanti saya masuk ke politik lagi atau tidak, ya biar mengalir begitu saja. Dalam banyak hal, saya tidak pernah berencana. Saya tidak merencanakan jadi anggota KPU, tidak pernah merencanakan aktif di partai, tidak pernah merencanakan jadi Ketua Umum Demokrat, dan tidak pernah merencanakan mendirikan PPI. Semua itu mengalir begitu saja.

Awalnya perjalanan politik Anda sangat mulus – berorganisasi semasa mahasiswa, jadi anggota KPU, masuk Demokrat, dan dalam waktu singkat menjabat Ketua Umum Demokrat. Tapi setelah Anda kena kasus hukum dan ditetapkan KPK menjadi tersangka gratifikasi Hambalang, banyak orang mengatakan karier Anda tamat. Apakah Anda sendiri merasa tamat?

Buat saya, di mana saja saya berada – apakah di partai atau tidak, jadi ketua umum partai atau tidak – adalah tempat yang dipilihkan oleh Tuhan. Maka karena itu sudah dipilihkan Tuhan untuk saya, prinsip saya ya jalani dan syukuri. Itu saja. Jadi saya tidak pernah punya target harus jadi ini atau itu.

Ketika saya ditolak dua kali jadi dosen Unair, itu penegasan Tuhan bahwa Anas tidak punya kekuatan dan kekuasaan apa-apa. Yang punya kekuasaan menentukan itu Tuhan. Kamu mau jadi apa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Makna peristiwa itu (tidak diterima jadi dosen) saya pegang sampai sekarang dan sampai kapanpun juga. Saya jadi apa itu bukan urusan saya. Yang penting ketika sedang dalam posisi atau peran tertentu, ya jalani. Begitu saja, enteng.

Sejauh mana proses hukum Anda di KPK? Sudah ada panggilan lagi?

Belum ada panggilan. Saya serahkan sepenuhnya kepada KPK. Tapi yang saya yakini 100 persen dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, saya tidak pernah terlibat kasus korupsi proyek Hambalang. Juga tidak menerima gratifikasi dari PY Adhi Karya untuk membeli mobil Toyota Harier.

Kalau mobil Vellfire? KPK menduga Anda juga menerima gratifikasi Toyota Vellfire?

Itu urusan KPK. Yang saya yakini juga, kalau ada orang yang dengan kewenangan dan kekuasaannya zalim pada orang lain, itu akan ada balasannya – langsung atau tidak langsung, tunai atau memutar, di dunia atau akhirat. Balasannya urusan Tuhan.

Mau saya dijadikan status tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus Hambalang, saya yakini betul saya tidak terlibat. Satu rupiah pun tidak ada aliran dana dari Adhi Karya atau siapa saja dalam proyek Hambalang ke Anas. Kita buktikan nanti.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
mbahmoe
23/09/2013
Duh Abraham Samad mana janjimu itu?ini sudah lewat sepekan saat dikau mengatakannya AU akan ditahan. Duh... kekuatan apa yang ada dibelakangmu yang mencegahmu untuk bertindak? Jadi curiga ...
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com