- Robbi Sofwan Amin/VIVAnews
VIVAnews--Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau seringkali disebut “balsem” sebagai bagian dari program kompensasi kenaikan harga BBM sudah mulai dikucurkan di beberapa daerah.
Sebanyak 15,5 juta rumah tangga akan menerima Rp150.000 per bulan selama empat bulan, yang dikucurkan dalam dua tahap. Kritik menyebutkan kompensasi sebesar itu terlalu kecil. Argumennya, Rp150.000 per bulan ekuivalen dengan Rp5.000 per hari, yang hanya cukup untuk makan sekali seorang. Argumen ini meskipun masuk akal, sesungguhnya kurang tepat.
Arti Rp150.000
Pertama, 15,5 juta rumah tangga penerima BLSM adalah rumah tangga dengan status kesejahteraan 25 persen termiskin. Rata-rata pengeluaran rumah tangga ini hanyalah Rp930.000 per bulan (Susenas 2012). Ini berarti uang BLSM mencapai 16 persen dari belanja bulanan mereka.
Susenas juga mencatat, dalam sebulan rata-rata Rp163.000 dibelanjakan untuk membeli 24 kilogram beras. Dengan demikian, uang BLSM sebesar Rp150.000 dapat digunakan untuk membeli beras guna keperluan konsumsi hampir sebulan. Jumlah ini tentu sangat berarti bagi rumah tangga penerima BLSM.
Kedua, BLSM dimaksudkan untuk menjaga daya beli rumah tangga dari dampak inflasioner kenaikan harga BBM, dengan mengasumsikan jumlah maupun jenis barang yang dikonsumsi tetap. Misalnya, rumah tangga sasaran rata-rata mengkonsumsi minyak goreng 2 liter per bulan. Harga minyak goreng Rp11.000 per liter.
Bila kenaikan harga BBM menyebabkan harga minyak goreng naik 10 persen, maka besarnya kompensasi untuk minyak goreng adalah Rp2.200 sebulan (2 x Rp1.100). Begitu juga dengan ikan asin, yang umum dikonsumsi oleh rumah tangga miskin.
Bila rumah tangga mengkonsumsi 6 ons ikan teri asin per bulan, dan harga teri Rp3.000 per ons, maka, besarnya kompensasi untuk ikan asin adalah Rp900 sebulan ketika harga ikan asin naik 5 persen (Rp150 per ons) akibat BBM. Demikian seterusnya. Semua kenaikan pengeluaran ini kemudian dijumlah (Rp2.200+Rp900+…). Angka ini kurang lebihnya sama dengan inflasi barang-barang konsumsi rumah tangga miskin dikalikan rata-rata pengeluaran bulanannya. Jumlah inilah angka BLSM per bulan.
Jadi, dalam konsep perhitungannya, BLSM tidak dimaksudkan untuk tambahan konsumsi baru. Meskipun demikian, rumah tangga penerima bisa saja mengalokasikan uang BLSM untuk berbagai kebutuhan mereka, seperti obat, seragam sekolah, gula pasir, atau susu bayi.
Studi Bank Dunia dan SMERU terhadap BLT 2005 dan 2008 menemukan bahwa dana BLT (nama lama BLSM) habis dalam waktu seminggu untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, minyak tanah, membayar utang, kesehatan, pendidikan, dan menambah modal.
Ketiga, Penulis yakin bahwa para pengamat, ekonom, dan politisi di negeri ini bukanlah bagian dari kaum papa Republik ini. Karena itulah, bagaimana kita mempersepsikan arti Rp150.000 akan berbeda dengan mereka, para penerima BLSM.
Teori ekonomi meyakini bahwa tambahan uang sejumlah tertentu akan lebih berarti bagi mereka yang miskin daripada yang kaya (diminishing marginal utility of money). Susenas misalnya, mencatat bahwa rumah tangga 25 persen termiskin rata-rata hanya makan telur sebutir sehari, padahal mereka rata-rata memiliki 3 anggota keluarga.
Bahkan untuk tahu dan tempe yang kita anggap sebagai makanan rakyat, mereka hanya membelanjakan Rp7.200 per minggunya. Dengan statistik ini, tampak membelanjakan Rp5.000 sekali makan seorang di warung adalah barang mewah bagi mereka. Padahal bagi orang Jakarta, jumlah ini hanya bisa untuk sekali parkir. Bagi rumah tangga miskin, uang Rp5.000 bisa digunakan untuk membeli setengah liter beras, untuk dua kali makan sekeluarga—bahkan lebih, bila yang dibeli adalah beras Raskin yang harganya hanya Rp1.600 per kilogram.
Membuat malas?
Terkait dengan tudingan BLSM membuat masyarakat malas, studi Bank Dunia dan SMERU tidak menemukan bukti bahwa BLT mengurangi total jam kerja. Masyarakat penerima BLT umumnya tahu bahwa BLT jumlahnya terbatas dan sifatnya sementara, sehingga tidak mungkin menggantungkan hidup dari BLT.
Jumlah jam kerja orang miskin memang lebih rendah daripada jumlah jam kerja rata-rata nasional, namun ini lebih disebabkan oleh sifat dari pekerjaan mereka. Buruh tani misalnya, hanya bekerja di musim tanam atau panen.
Demikian juga halnya dengan nelayan, yang hanya melaut ketika cuaca mendukung, kuli bangunan, buruh perkebunan, buruh angkut, atau pekerja serabutan.
Dengan waktu kerja yang tidak tetap, ditambah tingkat upah hariannya yang rendah (misalnya, gaji buruh tani Rp41.000 per hari), tak heran bila keluarga miskin seringkali berutang sembako ke warung untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
Dengan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat bawah seperti ini, ironis bila kita mengatakan Rp150.000 itu terlalu kecil bagi mereka. Sementara, secara terang-terangan kita menyaksikan pada saat harga BBM akan dinaikkan, banyak mobil dan sepeda motor rela mengantri berjam-jam demi Rp10.000 hingga Rp150.000.
Padahal para pemilik kendaraan ini tiap bulan sudah “menerima uang” subsidi BBM, sedangkan mereka yang miskin dan tidak punya kendaraan, tidak menerima apa-apa.
Denni Puspa Purbasari, Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
