WAWANCARA
ANALISIS
Dikritik, BP Migas Teken MoU dengan KPK
BP Migas berjanji memperluas cakupan pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK.
Senin, 14 November 2011
Oleh : Arry Anggadha, Dedy Priatmojo

VIVAnews - Badan Pelaksana Penandatangan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) menjalin nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kerjasama ini, dilakukan pasca KPK berencana akan melakukan tindakan terhadap BP Migas yang tidak juga merapihkan aset-asetnya.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan ruang lingkup MoU mencakup kajian terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

"Kita akan kerjasama dalam Pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi dan data, penerapan tata kelola yang baik serta sosialisasi upaya pemberantasan Tipikor," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta. Senin, 14 November 2011.

Johan mengatakan, BP Migas juga sepakat akan menerapkan tata kelola meliputi diseminasi dan memperluas cakupan pejabat yang harus melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Juga penerapan program pengendalian gratifikasi dan penerapan whistle blower system," kata Johan.

Ditambahkan Johan, penandatangan kerjasama ini merupakan salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan KPK dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mengungkapkan pihaknya sulit menindak pelaku pencurian penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (Migas). Menurutnya, cara efektif untuk meminimalisir potensi kerugian negara di sektor migas justru melalui pencegahan.

"Jadi memang untuk penindakan kadang-kadang kami kesulitan konstruksi hukumnya, jadi yang paling mudah dan cepat menyelamatkan dengan upaya pencegahan," kata Haryono.

Namun, Haryono menyatakan KPK tak menutup kemungkinan akan melakukan upaya penindakan untuk mengembalikan keuangan negara dari sektor Migas. "Bisa saja karena ini menyangkut keuangan negara yang besar sekali dan menyangkut penerimaan negara," imbuhnya. (eh)

TERKAIT
TERPOPULER